Jawa Barat Sumbang 53% kasus Kekerasan di Indonesia

oleh

Bandung, Bewaramedia – Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka tertinggi kasus kekerasan berbasis gender dan Kota Bandung diyakini menjadi kota yang tertinggi dalam kasus tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PPA Kota Bandung Dra. Uum Sumiati, M.Si dalam acara Talk Show dan GBV Ambasador Program dengan tajuk “Bandung Free From Violence” pada Minggu, 19 Maret 2022 di Gedung BTC Jl. DR. Djunjunan Kota Bandung.

Namun menurutnya tingginya kasus ini jangan dilihat dari perspektif negatif artinya semakin banyak kasus yang dilaporkan merupakan indikator kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dan adanya keberanian dari korban kekerasan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena masyarakat memiliki kepedulian terhadap pencegahan kekerasan yang ada di kota Bandung,” ungkapnya.

Sementara, Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak Korwil Jabar, Indri Hafsari yang juga Inisiator kegiatan mengatakan, perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki. Kita tahu perspektif gender yang ada di masyarakat yang patriarki ini selalu menjadi akar masalah dari kekerasan berbasis gender.

“Kita tahu, perempuan selalu dianggap lemah, perempuan itu tidak berdaya jika ditekan. Padahal perempuan jika dilihat di posisi manajerial menunjukkan prestasi yang luar biasa bahkan komposisi antara perempuan dan laki-laki itu hampir sama,”ujar Indri usai acara saat diwawancara Jurnalis Bewaramedia.com

Di tempat yang sama, Sri Mulyati mengajak kaum muda untuk terlibat dalam kampanye melalui Program “MIKACINTA” salahsatu yang dikembangkan yaitu membangun media informasi melalui media sosial, kenapa melalui media sosial karena kasus kekerasan itu menimpa anak muda dengan rentan usia 13 – 17 Tahun, makanya kita sangat strategis sekali.

Selain itu menurut Sri Mulyati, pihaknya akan mengembangkan aplikasi online yang bisa mengakses dan mengidentifikasi apakah dirinya itu rentan mengalami kekerasan? atau sebenarnya dia sudah menjadi korban kekerasan, lalu kalau sudah menjadi korban kekerasan apa selanjutnya yang harus dilakukan.

“Jadi kita nanti akan menyampaikan kepada lembaga layanan yang bisa mereka rujuk, sebenarnya lembaga pemerintahpun sudah mempunyai layanan terseut,” terangnya.***

Jurnalis/Editor : Pipih Fendy

No More Posts Available.

No more pages to load.