Jakarta, Bewaramedia – Perlunya kepekaan Pemerintah khususnya di Kementerian PUPR, karena banyak projek-projek besar yang bersumber dari APBN. Contoh aktual yaitu pembangunan Rusun di Citeureup Kab. Bogor. Dalam Proyek ini masyarakat sekitar proyek tidak merasakan dampaknya sama sekali. Bahkan, hanya untuk menjadi kuli bangunannya pun sulit. Perlu ada norma-norma demi memprioritaskan warga sekitar, agar SDM Lokal di sekitar pembangunan bisa ikut merasakan.
Hal ini disampaikan Drs. H. Mulyadi, MMA., Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jabar V, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta pada Selasa (20/6/2023).
Lebih lanjut menurut Kang Mulyadi dalam RDP ini, menanggapi rencana pemerintah memperkerjakan tenaga asing di IKN (Kaltim), ia menyarankan sebagai butir kedua.
“Bangunlah segera Balai Latihan Kerja (BLK), agar warga setempat di sekitar IKN menjadi pesertanya. Kelak mereka lulus dari BLK, akan mudah penyalurannya ke dunia kerja. Jangan seperti sekarang, warga di sekitar IKN banyak yang masih sulit mendapat pekerjaan,” tandas Kang Mulyadi sapaan akrab anggota parlemen kelahiran 2 November 1970 ini.
Selanjutnya, pada butir ketiga Mulyadi meminta negara betul-betul hadir dalam pembangunan. Pembangunan di daerah harus sesuai dengan instruksi Presiden, agar terjalin singkornisasi antara Kementerian PUPR dengan instruksi Presiden itu sendiri.
Menyinggung apa pesan terpenting dari RDP hari ini, Mulyadi menegaskan, ada tiga agenda penting untuk Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yaitu Pembenahan, Optimalisasi dan Pengembangan.
“Bila hal IKN ini sebagai legacy dari Presiden Jokowi, seharusnya mempersiapkan dengan dengan matang. Mereka harus mempersiapkan pendidikan dan latihan atau masuk BLK dulu untuk pekerja lokal, khususnya,” tegas Mulyadi. ***( Pihfend)