Haedar Nashir Tegaskan Pandangan Muhammadiyah Tentang Politik Jelang Pemilu 2024 / Foto: Istimewa
Yogyakarta, Bewara Media – Pandangan yang multi perspektif yang diusung oleh PP Muhammadiyah dalam menghadapi situasi politik menjelang Pemilu 2024 merupakan pendekatan yang bijak dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman.
Demikian pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam Agenda Rakernas Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada (30/9/2023).
Dengan pendekatan multi perspektif, menurutnya Muhammadiyah menunjukkan sikap terbuka dan inklusif terhadap berbagai pandangan dan kepentingan politik yang ada di masyarakat. Muhammadiyah mempertimbangkan berbagai faktor dan implikasi yang terkait dengan setiap pilihan politik yang diambil.
Dalam memandang dinamika perkembangan politik Indonesia, pendekatan multi perspektif memungkinkan Muhammadiyah untuk memahami permasalahan secara lebih komprehensif dan mendalam.
“Muhammadiyah menempatkan kepentingan umum di atas segalanya dan berkomitmen untuk mendorong partisipasi politik yang berkualitas dan beretika,” tutur Haedar.
Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kekurangan dalam tubuhnya dan menjadi organisasi Islam terbesar di dunia.
Penting untuk menjaga kebesaran Muhammadiyah dan tidak membiarkan pengaruh politik pragmatis menggerus nilai-nilai organisasi ini. Peran politik Muhammadiyah berbeda dengan politik kekuasaan. Muhammadiyah terlibat dalam politik kebangsaan atau high politics, yang mencakup politik kenegaraan.
“Bahwa Muhammadiyah memiliki peran aktif dalam menjaga dan turut berkontribusi dalam pembangunan negara dan kebaikan bagi masyarakat,” terang Haedar.
Menekankan pentingnya para kader organisasi untuk memiliki pemahaman yang baik tentang pandangan politik yang telah disepakati oleh organisasi. Para kader harus mampu membedakan antara sisi praktis dan sisi idealis dalam politik.
“Berbagai aspek saling mempengaruhi dalam politik, yang sering disebut sebagai “cross-cutting of interest”. Oleh karena itu, penting untuk melihat politik dari berbagai sudut pandang yang berbeda, daripada memandangnya hanya melalui satu sudut pandang,” katanya.
Muhammadiyah melihat politik sebagai bagian dari urusan dunia atau muamalah, seperti halnya dalam urusan ekonomi dan lainnya. Organisasi ini memilih untuk terlibat dalam politik kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
“Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini berbeda dengan pandangan integralistik atau utopis yang menganggap politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam itu sendiri, atau pandangan sekuler yang memisahkan urusan politik dari urusan agama,” tutur Haedar.
Pandangan Muhammadiyah yang disampaikan oleh Haedar memperjelas bahwa mereka melihat bahwa dalam Islam tidak terdapat ajaran yang detail, tunggal, dan konkret mengenai politik, termasuk sistem kekuasaan.
Dalam hal ini, Muhammadiyah menganggap Islam sebagai sumber inspirasi dalam membangun masyarakat yang baik dan adil, tetapi memberikan ruang bagi pemikiran dan konteks sosial untuk membentuk sistem politik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. *
Editor: Mas Bons
