Oleh: Sony Fitrah Perizal
PILKADA Serentak 2024 bukan hanya ajang pesta demokrasi, tetapi juga momen krusial bagi masyarakat untuk menentukan masa depan daerahnya. Partisipasi aktif dan cerdas dari seluruh rakyat sangatlah penting untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang amanah.
Landasan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah Serentak 2024 pada berbagai dasar hukum yang kuat, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan turunannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, adil, dan akuntabel. Pasal 18 ayat (5) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya dipilih secara demokratis dalam pemilihan umum. Aturan lebih khusus Pilkada Serentak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Soal tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemilihan kepala daerah Serentak 2024 diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Sementara , berbagai hal teknis terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, seperti pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara diatur dalam PKPU lain.
Untuk pengawasannya telah keluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 yang menetapkan pengawasan Pemilu 2024, termasuk Pilkada Serentak 2024.
Mengapa Pilkada Serentak 2024 Penting?
Pada dasarnya Pilkada Serentak 2024 adalah pengejawantahan nilai-nilai demokrasi hingga ke daerah. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Pemilihan ini menjadi bukti bahwa kedaulatan rakyat menjunjung tinggi dan rakyat dapat menentukan masa depan daerahnya.
Dengan memilih pemimpin daerah secara demokratis harapannya lahir kepala daerah yang kompeten, berintegritas dan mampu meningkatkan kesejahteraan daerahnya.
Selain itu pemilihan kepala daerah secara demokratis harapannya dapat memperkuat akuntabilitas proses rekrutment politik di daerah. Pemimpin daerah yang terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kinerjanya. Rakyat juga dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemimpin melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah daerah dan media massa.
Tak kalah pentingnya, pemilihan pemimpin daerah yang demokratis harapannya dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pesat demokrasi itu rakyat bisa belajar mengelola perbedaan pendapat dan pilihan politik. Penting masyarakat di daerah menyikapinya dengan dewasa dan tidak memicu perpecahan.[R]
Penulis adalah Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat
