Cirebon, Bewaramedia – Masalah backlog perumahan di Jawa Barat kian memprihatinkan. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, hingga tahun ini backlog perumahan di provinsi ini mencapai angka 2,8 juta unit. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 14 juta warga Jawa Barat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Situasi ini semakin diperparah dengan tingginya harga tanah dan rumah yang tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Banyak keluarga terpaksa tinggal berdesakan, di satu rumah yang dihuni oleh dua hingga tiga keluarga, ini realitas yang menyedihkan, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga rumah layak huni memang sulit dijangkau,” kata Daddy kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).
Daddy menyoroti langkah Pemprov Jawa Barat yang justru mengurangi anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2025. Dari 2.600 unit pada tahun sebelumnya, jumlah ini dikurangi menjadi hanya 1.250 unit. Angka ini jauh dari target beberapa tahun sebelumnya yang mampu mencapai hingga 31.000 unit.
“Ironis sekali melihat pengurangan ini, padahal kebutuhan perbaikan Rutilahu di berbagai kabupaten/kota sangat tinggi. Misalnya, Kota Bandung saja mengajukan perbaikan untuk 10.000 unit Rutilahu.” tegas Daddy.
Menurut Daddy, salah satu kendala dalam penanganan masalah ini adalah regulasi yang membatasi perbaikan Rutilahu di lahan dengan luas antara 10 hingga 15 hektar untuk ditangani Pemprov Jawa Barat. Untuk luas di bawah 10 hektar, penanganan menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota, sementara di atas 15 hektar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Ini menyebabkan banyak pengajuan dari daerah dengan kebutuhan mendesak menjadi terbatas karena kendala regulasi. Padahal, kawasan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, seperti Kabupaten Cirebon dan Indramayu, sangat membutuhkan dukungan perbaikan hunian,” ujar Daddy.
