Bandung, BewaraMedia – Rapat Koordinasi TAPD Plus yang digelar di Gedung Pakuan pada Rabu, 22 Januari 2025, menjadi momen penting dalam menetapkan arah pembangunan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi.
Dalam rapat tersebut turut hadir Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang membuka rapat dengan menggarisbawahi bahwa Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan Gini ratio yang belum memuaskan.
Ia juga mengatakan bahwa rapat ini menjadi persiapan menuju pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 6 Februari mendatang.
Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi, menyampaikan komitmen besar untuk melakukan transformasi di berbagai sektor, diantaranya:
- Pengabdian ASN: ASN didorong untuk bekerja maksimal demi masyarakat, termasuk memastikan anak-anak tidak putus sekolah.
- Pemprov dan Kab/Kota Bersinergi: Pemprov akan bertindak sebagai “orang tua” yang mendukung Kab/Kota, tidak lagi menjadi menara gading.
- Pendekatan Teknis: Pemprov akan mengevaluasi data kesenjangan antar daerah secara teknis dan aktif membimbing Kab/Kota.
- Gubernur di Tengah Masyarakat: Gubernur akan berkantor secara bergilir di Kab/Kota untuk memahami kebutuhan lokal.
- Prioritas Pembangunan:
- Infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan akan dipercepat penyelesaiannya dalam dua tahun ke depan.
- Pendidikan wajib 12 tahun akan didukung dengan fasilitas yang memadai, termasuk integrasi antar jenjang pendidikan.
- Efisiensi Anggaran: Anggaran untuk hal-hal non-prioritas seperti TIK di sekolah akan dialihkan untuk pembangunan ruang kelas dan akses sekolah.
- Transparansi Publik: Semua pembahasan rapat akan dipublikasikan melalui media sosial untuk akuntabilitas.
- Penghargaan Desa: Kompetisi kinerja pembangunan desa akan diadakan dengan hadiah hingga Rp10 miliar untuk desa terbaik.
- Fasilitas Darurat: Pemprov akan menyiapkan helikopter untuk ambulans udara dan penanggulangan bencana.
Tambahan Arahan Sekda Provinsi
Sekda menegaskan bahwa seluruh rapat dan pembahasan tidak boleh lagi diadakan di hotel, demi penghematan anggaran.
Tanggapan Gubernur Terpilih dalam Diskusi
- Pendidikan tinggi harus sesuai kebutuhan daerah, dengan pembatasan pembukaan program FKIP jika sudah melebihi kapasitas.
- SMA/SMK akan diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya. SLB akan digabungkan dengan sekolah umum untuk pendidikan yang inklusif.
- Semua jalan menuju sekolah yang belum memadai akan segera diselesaikan setelah pelantikan Gubernur.
- Investasi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri.
- Program KB akan ditingkatkan, dengan fokus pada partisipasi pria.
Penutup dan Arahan Lanjutan
- Pengangkatan honorer baru dihentikan. Fokus utama adalah menyelesaikan status honorer yang sudah ada.
- Honorer yang terdata akan dijamin pendapatannya setara dengan tahun 2024.
Rakor TAPD Plus ini menjadi langkah awal untuk membawa Jawa Barat menuju pembangunan yang berkeadilan dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Transformasi yang direncanakan diharapkan memberikan dampak signifikan bagi seluruh daerah di provinsi ini.
Masyarakat diharapkan terus mengikuti perkembangan lebih lanjut pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 6 Februari 2025.
Jurnalis: Tim Bewara Media
Editor: VRM
