Tanggamus Lampung, Bewaramedia – Seperti tambalan di celana bolong yang dijahit asal-asalan, proyek tambal sulam jalan milik UPTD V Provinsi Lampung di wilayah Tanggamus kini menjadi sorotan tajam dari Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia Profesional Jaringan Mitra Negara (LPAKN RI Projamin) Kabupaten Tanggamus. Minggu, 10 Agustus 2025.
Proyek yang katanya bertujuan mulia, memperbaiki jalan berlubang, malah diduga kuat hanya sekadar “sulaman kosmetik” yang tidak tahan air hujan apalagi kritik masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua LPAKN RI Projamin, Helmi saat ditemui bewaramedia.
Menurut Helmi, pihaknya menerima banyak keluhan dari warga. Mereka menyebut bahwa pekerjaan tambal sulam jalan oleh UPTD V itu terkesan dikerjakan “asal nempel”, dan bukan berdasarkan spesifikasi teknis yang benar. Akibatnya tambalan hanya bertahan seumur jagung dan itu pun jagung rebus.
“Khususnya di ruas jalan Suka Mara–Kuripan dan Simpang Kuripan, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalanan rusak, tambalan hancur, warga ngelus dada,” ungkap Helmi.
Helmi menambahkan bahwa pada proyek serupa di tahun 2024, pihaknya sudah pernah memberi teguran. Tapi, nampaknya teguran itu hanya dianggap seperti klakson ojek online di tengah kemacetan—didengar tapi tak digubris.
“Kami ingatkan agar pekerjaan sesuai spesifikasi. Tapi hasilnya? Nihil. Seperti menyiram tanaman plastik, nggak bakal tumbuh juga,” katanya.
Proyek Tahun 2025 Menyedihkan
Tak hanya itu, Helmi juga menyoroti proyek 2025 yang tak kalah menyedihkan. Pekerjaan tambal sulam di daerah Suka Mara–Bulok yang dikerjakan pada Juli lalu, kini sudah kembali rusak. Cepat sekali: bahkan sinetron Ramadan bisa lebih panjang dari umur tambalan jalan itu.
“Baru dikerjakan bulan lalu, sekarang sudah hancur lagi. Ini pekerjaan atau eksperimen seni abstrak?” sindir Helmi.
Melihat kondisi ini, Helmi menyatakan tak akan tinggal diam. Ia mengajak masyarakat untuk bersuara dan melaporkan dugaan penyelewengan ini ke pihak berwenang. Menurutnya, anggaran negara bukan untuk dijadikan arena sulap tambal–hilang, tapi harus digunakan sesuai dengan orientasi pembangunan Presiden Prabowo dan harapan rakyat.
“Kami sedang siapkan laporan resmi. Biar ke depan tidak ada lagi proyek tambal yang tambal-sulamnya justru menyulam uang rakyat,” tegas Helmi.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak UPTD V masih memilih jalur sunyi bungkam, diam seribu bahasa. Entah karena sedang introspeksi atau sibuk mencari tambalan untuk klarifikasi.
